Sedikitnya 15.000 jiwa warga eks transmigran

Sedikitnya 15.000 jiwa warga eks transmigran yang tinggal sekitar jalan poros utara lintas Kalimantan di Kaltim kini terisolir akibat kerusakan parah infrastruktur perhubungan darat sejak beberapa bulan terakhir.

"Bisa dikatakan mereka kini benar-benar terisolir dari dunia luar apalagi kondisi ini dihadapkan dengan belum adanya infrastruktur telekomunikasi," kata anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Kaltim, Saifuddin Djumran di Samarinda, Senin (6/6/2011).

Kerusakan jalan di wilayah utara Kaltim itu telah berulang-ulang disampaikan oleh berbagai kalangan namun sampai kini belum ada langkah nyata pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah tersebut.

Berbagai faktor diduga menyebabkan jalan negara itu kini hancur antara lain, cuaca buruk, banyak kendaraan berat milik perusaaan yang ikut memanfaatkan infrastruktur itu tidak tersedia dana proporsional dalam pemeliharaannya.

Kondisi itu menyebabkan belasan ribu jiwa warga eks transmigran asal Pulau Jawa dan Bali itu terisolir sehingga mereka tidak bisa berbelanja ke kota maupun memasarkan hasil bumi mereka.

"Kondisi ini kami temukan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau pekan lalu," katanya mengungkapkan.

Pada kondisi normal, dari lokasi kerusakan itu hanya butuh beberapa jam untuk menjangkau Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur, Sangata namun kini butuh beberapa hari melintasinya akibat banyak jebakan lumpur dan tanah longor.

Kerusakan infrastruktur jalan di bagian utara Kaltim tersebut telah menghambat akses perekonomian masyarakat.

"Terdapat beberapa perkampungan transmigran yang dilalui jalur utara Kaltim tersebut yakni mulai dari Kaliorang ke Batu Lepok kemudian ke Sangkuliran hingga di Talisayan, Kabupaten Berau. Di sepanjang jalur itu, ada sekitar 10 hingga 15 ribu jiwa yang betul-betul terisolasi akibat akses jalan rusak," katanya.

"Kondisi jalan sangat parah sehingga warga yang kami temui mengaku mulai stres karena tidak bisa menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka. Bahkan, warga mengancam akan memasang portal jika jalan tersebut tidak segera diperbaiki dan jika ini dilakukan tentunya akan sangat rentan terjadi gesekan antara pihak perusahaan kelapa sawit yang melintasi jalan itu dengan masyarakat. Belum lagi berbicara masalah nasional sebab jika jalan itu di portal masyarakat tentunya akan mengganggu sebab jalur itu merupakan jalur ekonomi nasional," ungkap Syaifuddin DJ.

"Di salah satu perkampungan, warga terpaksa harus ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terlebih dahulu baru bisa tembus ke Sangatta, padahal mereka adalah warga Kutai Timur. Kondisi ini sudah sangat parah apalagi Kaltim dikenal sebagai daerah kaya tetapi jalannya sangat memalukan sebab jalan provinsinya mirip jalan kampung," ungkap Syaifuddin DJ.

Selain infrastruktur jalan alat komunikasi di pedalaman Kaltim juga nyaris tidak ada. "Bahkan di beberapa kampung hampir tidak ada sinyal telepon genggam sehingga warga disana sudah sangat menderita. Kami juga akan mengusulkan ke pemerintah agar mendesak pihak Telkom maupun operator telepon selular untuk memperhatikan perkampungan yang umumnya didiami transmigran tersebut," kata Syaifuddin DJ.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja itu, Komisi III DPRD Kaltim akan segera mendesak pemerintah baik pusat maupun Pemerintah Provinsi Kaltim kaltim untuk segera memperbaiki jalan lintas utara tersebut.

"Kami akan segera bertolak ke Jakarta untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat agar segera memperbaiki jalan negara yang rusak tersebut," ujar dia.

Dari perhitungan sementara Dinas Pekerjaan Umum, jalan provinsi atau jalan negara yang rusak di sepanjang jalur Kaliorang hingga ke Batu Lepok diperkirakan akan menelan anggaran Rp 300 miliar.

"Jadi, pemerintah harus memiliki komitmen sebab jika dibiarkan terus mereka tentunya akan sangat menderita padahal mereka juga adalah warga Kaltim yang harus mendapat perhatian," kata Saifuddin DJ. Demikian catatan online Blogger Pontianak yang berjudul Sedikitnya 15.000 jiwa warga eks transmigran.