Mengancam menggelar unjuk rasa besar-besaran

Ratusan staf Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel mengancam menggelar unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap sikap Kadinkes Rachmat Latief yang dinilai otoriter terhadap anak buahnya. Demo yang akan dilakukan petugas kesehatan ini juga akan meminta Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo segera mengevaluasi kepemimpinan Rachmat Latief. Hingga kemarin, selebaran mosi tak percaya terhadap Kadinkes Sulsel ini mulai disebar di kalangan staf yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrae.

Secara resmi, surat tersebut akan disampaikan kepada Gubernur pekan depan. “Rencananya kami akan menggelar aksi pekan depan dan menyerahkan langsung surat mosi tak percaya ini kepada Gubernur pekan depan,” ujar salah seorang staf Dinkes Sulsel berinisial AS, kemarin. Dalam surat tersebut, terdapat 18 alasan staf Dinkes untuk segera mengevaluasi Rachmat Latief.

Salah satu poin alasannya adalah adanya dugaan pungutan liar dalam setiap meminta tanda tangan Kadinkes ataupun permohonan biaya kegiatan. “Ada pungli sebagai harga tanda tangan Kadinkes dan setiap tanda tangan cek biaya kegiatan harus ada upeti untuk Kadinkes hingga Rp5 juta, dengan dalih untuk kebutuhan Gubernur,” ujar staf Dinkes saat membacakan surat yang akan ditujukan kepada Gubernur Sulsel itu. Dalam suratnya itu, Rachmat Latif juga dituduh telah memanipulasi data jumlah pendonor darah sehingga bisa merebut rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) pada HUT Sulsel 2010.

Staf yang meminta identitasnya tak ditulis ini mengaku, jumlah pendonor darah saat itu hanyalah mencapai 2.500 orang. Namun oleh kadinkes, data tersebut dimanipulasi menjadi 9.000 orang. “Dia telah melakukan kebohongan publik dan memaksa kami memanipulasi data untuk menyenangkan Gubernur. Saat itu kami hanya menyiapkan 2.500 kantong darah, tapi pada laporannya diubah menjadi 9.000 sehingga mendapat rekor Muri,” papar dia saat ditemui wartawan. Sementara itu, Rachmat Latief yang dikonfirmasi, kembali membantah seluruh tuduhan stafnya tersebut. Dia bahkan menantang untuk membuktikan tuduhan itu. Dia menyebutkan, isu itu diembuskan orang-orang yang tidak senang kepadanya.

“Semua itu fitnah dan tidak benar. Ini bukan pertama kalinya saya diperlakukan seperti ini, tapi setahun lalu juga ada. Tapi kan akhirnya tidak terbukti,” tandas dia kepada media massa. Menurut Rachmat, isu ini diembuskan orang-orang yang tidak mendapatkan jabatan di dinas yang dipimpinnya. Anggota Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid menuturkan, jika sudah terjadi mosi tidak percaya di internal SKPD, tentu sudah gawat. Mestinya kondisi seperti ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Demikian catatan online Blogger Pontianak tentang Mengancam menggelar unjuk rasa besar-besaran.