Setelah Presiden SBY menyatakan dia tak pernah mengatakan akan merombak kabinet, giliran politisi Demokrat yang kelimpungan. Mereka kini berupaya menjelaskan berbagai desakan gencar mereka selama ini agar Presiden melakukan reshuffle kabinet.
Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustofa, misalnya, menjelaskan evaluasi koalisi dan reshuffle kabinet adalah dua hal berbeda. Menurut dia, reshuffle kabinet adalah murni wilayah Presiden. Adapun Partai Demokrat selama ini hanya fokus pada evaluasi koalisi.
"Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina dan Ketua Setgab juga bisa mengevaluasi. Bahwa nanti evaluasi berpengaruh terhadap reshuffle kabinet itu soal lain," kata Saan di DPR, Kamis, 10 Maret 2011.
Menurut dia, soal perlu adanya reward dan punishment yang gencar dilontarkan para elite Demokrat belakangan ini semata berkaitan dengan koalisi, bukan dengan reshuffle kabinet. Itu dilakukan para tokoh Demokrat, masih kata Saan, karena mereka punya tanggung jawab moral untuk menjaga koalisi agar tetap solid.
"Dinamika, pengalaman, sikap politik di parlemen yang dialami Demokrat itu merupakan tanggung jawab moral Demokrat untuk menyampaikan kepada Ketua Koalisi, yaitu Pak SBY," kata Saan.
Dia menekankan, dalam konteks itu partai mitra koalisi pun boleh-boleh saja membuat evaluasi. Golkar pun boleh mengevaluasi dinamika koalisi. "Nanti kan evaluasi dari masing-masing partai dilihat Pak SBY. Evaluasi mana yang obyektif, yang berdasarkan fakta, supaya Pak SBY mengambil sebuah sikap terhadap koalisi," katanya. "Itu yang namanya menata ulang dalam istilah Pak SBY."
Dari penataan ulang koalisi itulah, akan diputuskan sikap politik SBY. "Apakah punya dampak reshuffle kabinet, itu urusan berikutnya," kata Saan. Demikian catatan online Blogger Pontianak tentang Reshuffle kabinet.
Harga Tiket Peswat Untuk Lebaran Naik 200 Persen
6 tahun yang lalu